Pelaksanaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat (SPGDT) di Indonesia

SPGDT adalahSISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT)


Istilah sistem penaggulangan gawat darurat (SPGDT) sudah saya dengar sejak bangku kuliah, saat itu saya  mengikuti pelatihan Penanggulangan Penderita Gawat Darurta (PPGD). Dalam pelatihan tersebut dijelaskan tentang bagaimana sistem penanggulangan gawat darurat di Indonesia. Karena Indonesia letaknya diantara 5 lempeng benua serta banyak gunung berapi yang kemungkinan bisa terjadi bencana seperti gempa bumi dan gunung berapi meletus. Sehingga perlu adanya pembentukan sistem penanggulanagan gawat darurat terpadu yang terkoordinasi dengan baik.
Sistem ini dilakukan untuk menanggani korban gawat darurat secara cepat dan tepat yang prinsipnya adalah time saving is live and limb saving. Didalam sistem ini diperlukan adanya koordinasi antara pelayanan pra rumah sakit, intra rumah sakit dan antar rumah sakit serta pendekatan lintas program dan multisektoral untuk menanggani korban bencana sehingga dapat mengurangi angka kematian,


Apa itu SPGDT ?

SPGDT adalah suatu sistem yang terdiri dari pelayanan medis pra rumah sakit, pelayanan medis rumah sakit dan pelayanan medis antar rumah sakit, dimana koordinasi menjadi unsur utamanya, bersifat multi sektor dan harus didukungan oleh berbagai profesi untuk melaksanakan dan penyelenggaraan suatu bentuk layanan terpadu bagi penderita gawat darurat baik dalam kondisi sehari-hari maupun dalam kondisi bencana dan kondisi kejadian luar biasa (KLB).
Pelayanan medis dalam SPGDT tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan bersifat saling terkait dalam pelaksanaan sistem itu.
Prinsipnya yaitu memberikan pelayanan  pada korban gawat darurat dengan cepat, cermat dan tepat, dimana tujuannya adalah menyelamatkan jiwa dan mencegah kecacatan (time saving is life and limb saving) hal ini dilakukan sebelum dirujuk ke rumah sakit yang dituju.

Pelayanan dalam Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) ada 3 fase yaitu:
1. Sistem pelayanan medis pra rumah sakit
2. Sistem pelayanan medis di rumah sakit
3. Sistem pelayanan medis antar rumah sakit

SISTEM PELAYANAN MEDIK PRA RUMAH SAKIT


1. Public Savety Center (PSC)

Didalam pelaksanan sistem pelayanan pra rumah sakit harus dibentuk atau didirikannya pusat layanan umum yang bersifat emergency, dimana bentuknya adalah suatu unit kerja yang disebut Public Savety Center (PSC). PSC ini merupakan suatu unit kerja yang didirikan untuk memberikan pelayanan umum terutama yang bersifat darurat/ emergency , bisa merupakan UPT dinas kesehatan kabupaten maupun kota/kabupaten yang operasionalnya dipimpin oleh seorang direktur
Dalam pelaksanaannya, PSC bisa didirikan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat, dimana pengorganisasiannya dibawah pemerintah daerah sedangkan sumber daya menusianya terdiri dari berbagai unsur, yaitu: unsur kesehatan (ambulan), unsur pemadam kebakaran, unsur kepolisian, unsur masyarakat (PMI) serta masyarakat itu sendiri yang bergerak dalam bidang upaya pertolongan bagi masyarakat. Proses pembiayaannya bisa dari masyarakat maupun institusi pemerintah di lingkungan tersebut. PSC ini berfungsi sebagai tanggap cepat dalam penanggulangan tanggap darurat.

2. Brigade Siaga Bencana (BSB)

Sistem ini dibentuk untuk menanggulangi bencana. BSB merupakan suatu unit kerja yang disiapkan dalam penangganan pra rumah sakit khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dalam penangganan bencana. Pengorganisasian ini dibentuk oleh jajaran kesehatan baik ditingkat pusat maupun daerah (depkes, dinkes, rumah sakit), petugas medik baik dokter maupun perawat juga petugas non medis baik sanitarian, gizi, farmasi dan lain-lain. Pembiayaannya didapat dari instansi yang telah ditunjuk dan dimasukkan dalam anggaran rutin APBN maupun APBD.

3. Pelayanan Ambulan

Pelayanan ambulan adalah kegiatan pelayanan yang terpadu dalam satu koordinasi yang memberdayakan ambulan milik puskesmas, klinik swasta, rumah bersalin, rumah sakit pemerintah maupun swasta, institusi kesehatan swasta maupun pemeritah (PT Jasa Marga, Jasa Raharja, Polisi, PMI, Yayasan yang bergerak dibidang kesehatan dan lain-lain). Semua komponen-komponen ini akan dikoordinasikan menjadi satu sistem melalui center atau pusat pelayanan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dengan non pemerintah dalam rangka melaksanakan mobilisasi ambulans terutama bila terjadi korban massal.

4. Komunikasi

Komunikasi sangat diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kasus gawat darurat. Dimana sistem komunikasi tersebut sifatnya adalah pembentukan jejaring penyampaian informsi koordinasi maupun jejaring pelayanan gawat darurat sehingga seluruh kegiatan dapat berlangsung dalam satu sistem yang terpadu terkoordinasi menjadi satu kesatuan kegiatan.


PELAYANAN PADA KEADAAN BENCANA

Pelayanan dalam keadaan bencana atau musibah massal sehingga menimbulkan banyak korban memerlukan hal-hal khusus yang harus dilakukan, diantaranya:

1. Koordinsai dan Komando

Ketika bencana atau musibah terjadi, yang banyak menimbulkan korban dengan berbagai kodisi sangat diperlukan adanya kerja sama antara berbagai pihak. Pihak tersebut bisa dari berbagai kalangan untuk melakukan tindakan atau kegiatan yang bertujuan sama yaitu menolong korban dengan cepat dan tepat.
Di sini juga diperlukan pola kegiatan yang melibatkan semua unit kegiatan lintas sektoral yang mana kegiatan ini akan menjadi efektif dan efisien bila berada didalam suatu komando dan satu koordinsai yang sudah disepakati oleh semua unsur yang terlibat.

2. Eskalasi dan Mobilisasi Sumber Daya

Kegiatan ini merupakan penanganan bencana yang mengakibatkan korban massal yang mengharuskan dilakukannya eskalasi atau berbagai peningkatan. Ini dapat dilakukan dengan melaksanakan mobilisasi SDM, mobilisasi fasilitas dan sarana mobilisasi semua pendukung pelayanan kesehatan bagi korban bencana.

3. Simulasi

Didalam penangganan bencana diperlukan ketentuan-ketentuan yang harus ada yaitu prosedur tetap tentang petunjuk pelaksana, petunjuk teknis operasional yang harus dilaksankan oleh petugas pelaksana yang bisa dijadikan standar dalam pelayanan. Ketentuan tersebut perlu dikaji melalui simulasi. Dengan simulasi tersebut diharapkan agar dapat diketahui apakah semua sistem dapat diimplementasikan pada kenyataan di lapangan.

4. Pelaporan Monitoring dan Evaluasi

Seluruh kegiatan penangganan bencana harus dievaluasi. Pengevaluasinya dengan cara melakukan pendokumentasian dalam bentuk pelaporan baik yang bersifat manual maupun digital kemudian diakumulasikan menjadi satu data yang akan digunakan untuk monitoring maupuan evaluasi, apakah yang mengalami keberhasilan ataupun kegagalan sehingga kegiatan selanjutnya akan lebih baik.

SISTEM PELAYANAN MEDIK DI RUMAH SAKIT

Pelayanan medis di rumah sakit yang harus diperhatikan adalah penyediaan sarana dan prasarana yaitu harus ada UGD, ICU, kamar jenazah, unit-unit pemeriksaan penunjang seperti radiologi, laboratorium, klinik, farmasi, gizi, ruang rawat inap dan lain-lain.

1. Hospital Disaster Plan

Rumah sakit harus membuat suatu perencanaan untuk menghadapi kejadian bencana atau musibah masal yang disebut Hospital Plan. Perencanaan tersebut dapat bersifat yang kejadiannya di rumah sakit (Intra Hospital Disaster Plan), maupun perencanaan yang bersifat eksternal untuk menghadapi bencana yang terjadi diluar rumah sakit (Extra Hospital Disaster Plan).

2. Unit Gawat Darurat (UGD)

Didalam pelayanan di UGD harus ada organisasi yang baik dan lengkap serta terkoordinir, baik dalam pembiayaan, SDM yang terlatih, sarana yang standar baik sarana yang medis maupun nonmedis dan mengikuti teknologi pelayanan medis. Prinsip utama dalam pelayanan UGD adalah respon yang cepat dan tepat baik standar nasional maupun standar internasional.

3. Brigade Siaga Bencana RS (BSB RS)

Didalam rumah sakit juga harus dibentuk Brigade Siaga Bencana dimana merupakan suatu tugas khusus yang mempunyai tugas memberikan pelayanan medis pada saat-saat terjadi bencana baik di rumah sakit maupun di luar yang menyebabkan korban massal.

4. High Care Unit (HCU)

Merupakan suatu bentuk pelayanan di rumah sakit bagi pasien dengan kondisi yang sudah stabil baik respirasi hemodinamik maupun tingkat kesadarannya tetapi masih memerlukan pengobatan perawatan dan pengawasan secara ketat dan terus menerus, HCU ini harus ada baik di rumah sakit tipe C dan B.

5. Intensive Care Unit (ICU)

ICU merupakan suatu bentuk pelayanan di rumah sakit multi disiplin bersifat khusus untuk menghindari ancaman kematian yang memerlukan berbagai alat bantu untuk memperbaiki fungsi vital korban dan memerlukan sarana teknologi yang canggih serta pembiayaannya cukup besar.

6. Kamar Jenazah

Merupakan suatu bentuk pelayanan yang diberikan bagi pasien atau korban yang sudah meninggal baik meninggal di rumah sakit maupun di luar rumah sakit dalam keadaan sehari-hari maupun bencana/musibah massal. Ketika terjadi bencana atau musibah massal sangat diperlukan pengorganisasian yang bersifat komplek dan terpadu, dimana akan dilakukan pengidentifikasian korban baik yang dikenal maupun tidak dikenal dan memerlukan SDM yang khusus berdasarkan aspek legal.

SISTEM PELAYANAN MEDIK ANTAR RUMAH SAKIT 

Dalam sistem pelayanan medis antar rumah sakit harus berbentuk jejaring rujukan yang dibuat berdasarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk menerima pasien dan ini sangat berhubungan dengan kemampuan Sumber daya Manusia (SDM), ketersediaan fasilitas medis yang ada didalam sistem ambulan.

1. Evakuasi

Merupakan suatu bentuk pelayanan transportasi dimana terjadi pemindahan korban dari rumah sakit satu  ke rumah sakit yang lain. Transportasi ini berasal dari pos komando, rumah sakit lapangan menuju rumah sakit rujukan atau transportasi antar rumah sakit baik dikarenakan adanya bencana yang terjadi di rumah sakit dimana pasien harus dievakuasi ke rumah sakit lain. Dalam pelaksanaan evakuasi disini harus menggunakan sarana dan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan berdasarkan standar pelayanan rumah sakit.

2. Syarat-syarat Evakuasi

- Korban dalam kondisi yang paling stabil dan memungkinkan untuk dievakuasi.
- Korban sudah disiapkan /diberi alat bantu yang memadai untuk transportasi
- Fasilitas kesehatan penerima telah dihubungi dan siap menerima korban yang akan dikirim
- Kendaraan dan pengawalan yang dipergunakan merupakan yang paling layak yang tersedia dan sudah sesuai dengan standar pelayanan.

3. Beberapa Bentuk Evakuasi

a. Evakuasi darurat
Korban harus cepat dipindahkan, dikarenakan lingkungan yang membahayakan, keadaan yang mengancam jiwa dan membutuhkan pertolongan segera, jika tidak segera di evakuasi akan menyebabkan kematian.
b. Evakuasi segera
Korban harus cepat dilakukan pertolongan segera karena adanya ancaman jiwa dan tidak bisa dilakukan dilapangan, misalnya pasien shock. Juga dulakukan pada pasien-pasien yang berada di lingkungan yang mengakibatkan kondisi pasien kondisinya cepat menurun akibat hujan, suhu dingin, ataupun suhu panas.
c. Evakuasi biasa
Korban biasanya tidak mengalami ancaman jiwa tetapi masih perlu pertolongan di rumah sakit, dimana pasien akan dievakuasi bila sudah dalam keadaan baik atau stabil dan sudah memungkinkan bisa dipindahkan, ini khususnya pasien-pasien dengan patah tulang.

4. Kontrol Lalulintas

Ketika pelayanan evakuasi dilakukan, maka harus dilakukan kontrol lalu lintas dari pihak kepolisian untuk memastikan kelancaran jalur lalu lintas antar rumah sakit dan pos medis maupun pos komando. Pos medis dapat menyampaikan kepada pos komando agar penderita dapat dilakukan evakusai bila sudah dalam keadaan stabil dalam pelaksanaan evakuasi ini, maka kontrol lalu lintas harus mengiringi proses evakuasi itu.


KESIMPULAN

Penanganan penderita gawat darurat dapat terlaksana dengan baik bila sistem penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGDT) yang meliputi pelayanan gawat darurat pra rumah sakit sampai rumah sakit dan antar rumah sakit telah terbentuk secara optimal.
Komponen penting dalam sistem penanggulangan gawat darurat terpadu meliputi:
  1. Komponen pelayanan medis pra rumah sakit, pelayanan medis dirumah sakit dan pelayanan medis antar rumah sakit
  2. Komponen penunjangnya yaitu: Komunikasi dan transportasi
  3. Komponen Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi: petugas kesehatan (dokter, perawat/paramedik) dan non kesehatan yang saling bekerja sama untuk menyelamatkan korban
  4. Komponen sektor-sektor yang terkait (baik sektor kesehatan dan non kesehatan).

Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) ini akan terbentuk bila ada komitmen dari semua unsur yang terlibat, baik lintas sektoral terkait maupun lintas program serta dukungan penuh dari masyarakat dan profesi-profesi terkait. Dengan terbentukya SPGDT diharapkan dapat meminimalkan angka kematian dan kecacatan yang tidak perlu.




0 Response to "Pelaksanaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat (SPGDT) di Indonesia"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel